PEREKONOMIAN INDONESIA : SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Pokok Bahasan           : Sejarah Perkembangan Perekonomian Indonesia

Subpokok Bahasan     : -  Ekonomi Subsisten (zaman masyarakat adat dan kerajaan)

-          Dual economy (ekonomi colonial)

-          Ekonomi Industrial (ekonomi modern)

______________________________________________________________________________

Tahapan sejarah ekonomi politik Indonesia

¢  1830-1870 : pertumbuhan ekspor yang cepat, namun menurun setelah 1840

¢  1870 – 1900 : reformasi kebijakan, tetapi pertumbuhan lambat

¢  1900 – 1930 : politik etis dan perluasan eksport

¢  1932- 1942 : depresi dunia yang mendorong kontraksi jumlah ekspor

¢  Tahapan sejarah ekonomi politik Indonesia

¢  1942 – 1950 : pendudukan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan yang mengganggu kinerja ekonomi

¢  1950-1958 : penururnan PDB perkapita, kemunduran struktural

¢  1966-1973 : penyembuhan ekonomi

¢  1973-1981 : periode oil boom

¢  1981 – 1990 : produksi ekspor nonmigas yang mendorong pertumbuhsn output.

Ekonomi Kolonial

¢  Selama era kolonial Belanda hingga 1942, penjajah berpikir bagaimana mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

¢  Caranya : mengeluarkan sejumlah Undang-undang dan menarik pajak.

¢  Mengeluarkan undang-undang gula (Sugar Law) dan Undang-Undang Agraria menandai berakhirnya sistem tanam paksa di Jawa.

¢  Rakyat pribumi tidak menikmati buah pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin lebih rendahnya konsumsi masyarakat dibanding pertumbuhan ekonomi, serta tingginya tingkat keuntungan pemodal asing (foreign remittance) yang mengalir ke Belanda.

¢  Rezim kolonial Belanda sibuk mengembangkan koloni secara material dan infrastruktur, namun mengabaikan kebutuhan pendidikan tinggi atau pembangunan tenaga kerja Indonesia yang terdidik.

¢  Sistem pengolahan Belanda terbukti menghalangi pembangunan kelembagaan pasar di pedesaan Jawa, dampaknya pendapatan dari usaha ini hilang setelah kemerdekaan karena sistem pendidikan gagal melatih pegawai kelas atas dan menengah yang melaksanakan perekonomian setelah kemerdekaan.

¢  Penjajahan berimplikasi hilangnya kesempatan sebuah negara.

¢  Sejarah Indonesia pada masa kolonial memberikan pelajaran bahwa penjajahan yang berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, namun mengabaikan pengembangan keahlian sumber daya manusia, tidak memberikan peninggalan bagi keberlanjutan negara yang dijajah.

¢  Ekonomi kolonial berimplikasi pada mandegnya pembangunan ekonomi dan menjadikan kerentanan terhadap berbagai krisis yang bisa terjadi kapan saja.

Menurut sistem ekonomi yang pernah di terapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi kolonial Belanda dapat di bagi dalam tiga episode :

1.    Sistem Merkantilisme ala VOC (Vereenigde OosT-Indische Compagnie) sekitar tahun 1600 – 1800

2.    Sistem monopoli negara ala tanam paksa sekitar 1830 – 1870

3.    Sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 – 1945

Sejarah nasionalisme ekonomi

Menurut Mubyarto (2001), siklus 7 tahunan terjadi selama 8 kali sejak 1945 yaitu :

¢  1945-1952 : Ekonomi perang

¢  1952-1959 : pembangunan ekonomi nasional

¢  1959-1966: ekonomi komando

¢  1966-1973: demokrasi ekonomi

¢  1973-1980: ekonomi minyak

¢  1980-1987: ekonomi keprihatinan

¢  1987-1994: ekonomi konglomerasi

¢  1994-2001: krisis ekonomi

¢  2001-2008: reformasi

¢  Masa penjajahan dan orde lama diterjemahkan sebagai revolusi

¢  Pada era Soekarno sampai tahun 1966, pemerintah sangat mngeintervensi dan memilih berorientasi kedalam dalam pengembangan strategi industri.

¢  Era pasca Soeharto diartikan perombakan tatanan lama yang otoriter, korup dan timpang menuju tatanan baru yang lebih demokratik, pro rakyat dan berkeadilan dan merupakan periode kebijakan industri.

Perkembangan Kebijakan Industri Nasional

Periode Rehabilitasi dan Stabilitasi ( 1967-1972)

¢  Pengembangan industri

¢  Subsitusi impor

¢  Orientasi kedalam (inward looking)

Periode Boom minyak               ( 1973-1981)

¢  Pengembangan industri

¢  Subsitusi impor

¢  Orientasi kedalam (inward looking)

¢  Perkembangan Kebijakan Industri Nasional

Periode penurunan harga minyak (1982-1985)

¢  Pengembangan isdustri subsitusi impor dengan pendalaman dan pemantapan struktur industri.

¢  Pengembangan industri melalui penguasaan teknologi dibeberapa bidang (pesawat terbang, mesin perkapalan)

¢  Orientasi kedalam (inward looking)

¢  Periode  penurunan harga minyak ( 1986-1996)

¢  Pengembangan isdustri subsitusi impor dengan pendalaman dan pemantapan struktur industri.

¢  Pengembangan industri melalui penguasaan teknologi dibeberapa bidang (pesawat terbang, mesin perkapalan)

¢  Pengembangan industri orientasi ekspor.

¢  Orientasi keluar (outward looking)

¢  Perkembangan Kebijakan Industri Nasional

Periode krisis dan pemulihan (1986-1996)

¢  Revitalisasi, konsolidasi, resrukturisasi industri

¢  Orientasi kedalam dan keluar ( Inward and Outward lookig)

¢  Pemulihan dan Pengembangan (2005-2009)

¢  Revitalisasi, konsolidasi, resrukturisasi industri

¢  Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif dengan kluster dan kompetensi inti daerah.

¢  Orientasi kedalam dan keluar ( Inward and Outward lookig)

Sejak dekade 80-an perekonomian Indonesia mengalami pergeseran ke arah yang lebih liberal dan terdesentralisasi berbarengan dengan berubahnya peran pemerintah pusat dari yang sebelumnya sebagai agen pembangunan ekonomi disamping agen pembangunan sosial dan politik ke peran lebih sebagai fasilitator bagi pihak swasta, terutama dari segi administrasi dan regulator, sedangkan peran swasta meningkat pesat. Karena ekonomi Indonesia pada masa orde baru semakin tergantung pada modal asing, khususnya PMA, dan pinjaman luar negeri, pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain selain melakukan deregulasi yang merupakan paket dari pergeseran ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis, semakin luas diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang pemerintahan SBY. Ada dua dorongan yang membuat hal ini terjadi :

1.      Desakan dari IMF sebagai konsekuensi dari bantuan keuangan dari lembaga moneter dunia tersebut yang diterima oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai proses pemulihan akibat krisis ekonomi 1997/1998.

2.      Sudah diketahui secara umum, bahwa setiap negara yang menerima bantuan dari IMF harus melakukan apa yang disebut “penyesuaian struktural” yang terdiri atas sejumlah langkah yang harus ditempuh oleh negara negara penerima bantuan yang menjurus ke liberalisasi perekonomian mereka.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu di anggap sebagai satu satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

Pada masa pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negeri maupun negara-negara donor serta lembaga-lembaga dunia, seperti IMF, Bank Dunia, ADB, sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser. Bahkan kabinet SBY dan lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi  Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit diatas 6%.

Target ini dilandasi oleh asumsi bahwa kondisi politik di Indonesia akan terus membaik dan faktor-faktor eksternal yang kondusif (tidak memperhitungkan akan adanya gejolak harga minyak di pasar dunia), termasuk pertumbuhan ekonomi dari motor-motor utama penggerak  perekonomian dunia, seperti AS, Jepang, EU, dan China akan meningkat.

 Namun, pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang  oleh dua peristiwa yang tak terduga sama sekali, yakni naiknya harga minyak mentah (BBM) di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Ekonomi Industrial

Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi sangat perlu karena menjamin pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia sejak tahun 1969 pemerintah melaksanakan industrialisasi dan sejak itu hingga krisis ekonomi terjadi tahun 1997 lalu pendapatan masyarakat per kapita mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya.

Industrialisasi bukanlah tujuan akhir melainkan hanya merupakan salah satu strategi  yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan  per kapita yang tinggi.

Meskipun  pelaksanaanya  sangat bervariasi antarnegara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, produksi, ekspor, dan kesempatan kerja.